Finansial dan Keuangan

Not just another WordPress.com weblog

Sunset Policy versus liburan petugas pajak

Posted by Antonius Blantran de Rozari on 27 December 2008

STOP PRESS!
Melihat tingginya animo para calon WP yang hendak mendaftar sementara waktu pendaftaran hampir berakhir, akhirnya Menkeu Sri Mulyani mempertimbangkan untuk memperpanjang masa berlakunya Sunset Policy sampai dengan 28 Februari 2008 dan Presiden SBY sudah menandatangani Perpu Perpanjangan Masa Berlakunya Sunset Policy sampai akhir Maret 2009.  Berita tersebut dapat anda lihat di link berikut ini dan di sini.

As usual, it takes Jeng Ani to make this kind of decision.

Sudah menjadi kebiasaan penulis, setiap akhir minggu (hari sabtu dan minggu) menikmati sarapan pagi dan kopi sambil membaca koran pagi. Sebuah ritual mewah mengingat selama hari kerja harus bangun pagi-pagi dan bergegas ke kantor.

Pada saat membalik-balik halaman, mata terpaku pada artikel di harian Kompas halaman 17 yang berjudul Wajib pajak Kecewa. Kekecewaan ini sehubungan dengan tutupnya kantor pelayanan pajak justru pada saat para wajib pajak (WP) dikejar tengat batas waktu berakhirnya Sunset Policy, 31 Desember 2008. Lebih mengecewakan lagi pernyataan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro yang menyayangkan perilaku WP yang menunda pengurusan pajak sampai menjelang batas waktu Sunset Policy berakhir.

Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan itu, banyak ketidakbecusan yang ditemui oleh para calon WP mulai dari petugas yang datang terlambat dan membuat calon WP menunggu, mesin pembuat kartu yang rusak dan calon WP harus kembali beberapa hari kemudian sampai liburan tak resmi akhir tahun kantor pajak. Lagi-lagi kita disodori bukti betapa tidak konsisten dan tidak efisiennya birokrasi kita dalam menjalankan program yang dicanangkannya sendiri

Program pada hakikatnya bagus karena selain memperluas basis wajib pajak perorangan (yang akan memperbesar pendapatan APBN), juga menunjukkan niatan baik pemerintah dengan memberikan amnesti kepada para penunggak pajak. Terutama menyangkut yang terakhir, para WP cenderung menghindari kewajibannya membayar pajak karena 2 alasan. Pertama takut menjadi korban pemerasan oknum petugas pajak yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang perpajakan. Kedua minimnya informasi dan pengawasan oleh publik menyangkut alokasi dan penggunaan pajak oleh pemerintah.

Kedua isu ini sebenarnya sudah disadari oleh Ditjen Pajak yang lewat kampanye Lunasi pajaknya, Awasi penggunaannya dan Mau fasilitasnya tapi tak mau bayar pajaknya mencoba meyakinkan masyarakat agar mau mendatakan dirinya. Namun sampai saat ini implementasinya belum jelas, baik menyangkut mekanisme maupun peraturan yang mendasarinya.

Detail menyangkut implementasi pengawasan alokasi dan penggunaan pajak akan kita bahas di tulisan yang lain.

Add to Technorati Favorites

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: